Ancaman Di Balik Internasionalisasi Layanan Kesehatan

Hot News

Hotline

Ancaman Di Balik Internasionalisasi Layanan Kesehatan

 

Oleh : Siti Latifah*

Masuknya RS dan tenaga medis asing bukan lagi wacana. Pemerintah sudah melangkah jauh dengan meminang RS asing beroperasi di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit (RS) asing akan masuk ke Tanah Air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura.

Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/2020). Mulanya, dia menyinggung ongkos yang dikeluarkan setiap tahun untuk wisata medis yang mencapai US$ 6 miliar hingga US$ 7 miliar. Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk mendorong investasi RS asing di dalam negeri. (CNBC Indonesia). Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menekan penetrasi pasar masyarakat Indonesia yang berwisata medis keluar negeri.

Padahal logika mendapat untung (mengurangi devisa, meningkatkan kepercayaan terhadap RS asing di dalam negeri) adalah penyesatan cara pandang masyarakat.

Ada beberapa modus perdagangan barang dan jasa yang terjadi disektor kesehatan. Jenis pertama adalah perdagangan barang (goods) layanan kesehatan yang dilakukan antar negara. Misalnya saja, peralatan dan perlengkapan medis diproduksi dari satu negara dan kemudian diekspor ke negara lain. Perlengkapan diagnostik seperti mesin radiologi, alat bantu nafas, dan beragam peralatan lain diproduksi oleh produsen besar di Jepang, Jerman dan Amerika. Belakangan negara produsen baru lain bermunculan seperti Cina yang memproduksi alat kedokteran gigi, dan India yang memproduksi alat-alat bedah. Perdagangan antar negara ini tidak terbatas pada alat medis saja tapi juga obat-obatan dan medical supplies juga banyak diperdagangkan antar negara.

Rumah Sakit di beberapa negara sudah melihat pasien asing sebagai ajang bisnis yang menarik. Iklan layanan kesehatan dari beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia bisa kita lihat diberbagai media di Indonesia. Sekitar 60% dari layanan rawat inap di rumah sakit papan atas Singapura diisi oleh pasien dari luar Singapura, termasuk Indonesia. Diperkirakan 30% dari tempat tidur rumah sakit di Singapura dihuni oleh pasien dari Indonesia.

Resiko lain adalah kemungkinan munculnya two-tiered healthcare system di Indonesia. Mereka yang mampu akan lebih memilih berobat ke luar negeri dan rumah sakit-rumah sakit lokal hanya akan melayani mereka yang tidak mampu. Modus terakhir dalam perdagangan layanan kesehatan internasional adalah perpindahan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain bisa memutuskan untuk mencari pekerjaan di negara lain karena tertarik oleh besarnya angka remunerasi, atau kesempatan mendapat penghidupan yang lebih baik.

Ancaman internasionalisasi pelayanan kesehatan inilah yang membuat makin hilangnya kendali negara terhadap kualitas layanan kesehatan, tenaga medis asing menggerus peran SDM lokal. Rakyat dikorbankan dengan makin mahalnya biaya kesehatan dan standar layanan yang belum tentu sejalan dengan mayoritas muslim.

Sebagaimana diketahui bahwa Islam bukan sekedar agama ritual belaka, melainkan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia secara total, kaffah. Dan, sistem Islam menjamin manusia akan menggapai kebahagiaan dunia semesta (Islam Rahmatan Lil’alamin).

Dalam hal ini termasuk bagaimana Islam memiliki kebijakan terhadap jaminan pelayanan kesehatan terhadap rakyat. Tentu saja perspektif Islam ini sangat bertolak belakang (secara diametral) dengan sistem kapitalisme ataupun lainya.

Pada intinya, dalam ajaran Islam memastikan biaya kesehatan untuk rakyatnya adalah gratis, tidak berbayar. Islam tidak pernah melihat bahwa persoalan pengobatan dilihat dari sisi bisnis. Seluruh persoalan kesehatan rakyat dijamin oleh negara, tanpa rakyat mengganti bayaran sepeserpun. Sistem hukum ini telah sangat jelas dalam sumber hukum Islam juga pengalaman implemtasi pada era Rasulullah Saw hingga masa Kekhilafahan yang berlangsung selama hampir 13 abad.

Dalam hal ini ada beberapa landasan hukum antara lain sebagai berikut. Pertama, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sanat Abdullah bin Umar yang artinya: “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia harus bertanggung jawab atas rakyatnya”.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Anas. Dalam hadits ini diriwayatkan bahwa ada serombongan orang dari kabilah Urainah yang baru masuk Islam. Dari rombongan ini terdapat delapan orang mengalami sakit limpa saat datang di Madinah. Rasulullah Saw dalam entitasnya sebagai kepala negara memerintahkan agar para mualaf tersebut tinggal di dekat penggembalaan ternak zakat kaum kaum muslimin yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Quba. Mereka dirawat, diberi makan dan minum dari peternakan secara gratis dan berkualitas. Pelayanan ini dilakukan dengan baik sampai mereka sembuh.

Ketiga, Rasulullah Saw pada saat itu telah mendapatkan hadiah dalam bentuk tenaga dokter dari Muqauqis, seorang Raja dari Mesir. Kemudian Rasulullah Saw menjadikan dokter yang melayani kesehatan warga negaranya secara gratis.

Pelayanan dan jaminan sistem Islam terhadap kesehatan ini memiliki tiga karakteristik. Pertama, berlaku untuk seluruh warga negara. Di sini tidak membedakan warga negara yang muslim atau nonmuslim, suku bangsa, laki atau perempuan, kaya atau miskin, dan juga tidak mengenal perbedaan kelas dalam pelayananya. Kedua, negara tidak memungut biaya sepeserpun dari pasien melainkan gratis 100%. Ketiga, mengedepankan pelayanan yang memudahkan (service excellence).

Secara aqidah bahwa sistem Islam ini bersumber dari Pencipta Semesta ini, Allah Swt pasti sebagai solusi atas seluruh aspek kehidupan. Sedangkan secara fakta, sumber daya alam yang teramat dahsyat itu akan dikelola secara mandiri (tidak diberikan asing dengan recehan), dan juga sumber daya lainya yang dikelola secara professional. Khusus pos anggaran kesehatan akan dituangkan dalam APBN secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Negara bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh  rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Dalilnya sabda Rasul Saw:

“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dalam riwayat lain saat Umar bin al- Khathab ra menjadi Khalifah, beliau menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam ( HR al- Hakim).

Masih ada nas-nas lain yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya. Pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil.  Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah.  Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.

Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas.

Dapatkah sistem tersebut diterapkan secara gratis? Jawabanya pasti bisa! Dan melampaui bisa! Tentu saja syaratnya adalah sistem Islam ini harus hidup dalam mileunya secara kaffah dalam kepemimpinan Islam. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw., lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. 

 

Wallâh a’lam bi ash-shawab.

 

Penulis adalah mahasiswa

Editor: Fadillah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.