Ilusi Kesejahteraan Perempuan

Hot News

Hotline

Ilusi Kesejahteraan Perempuan

 

Oleh: Azilla Marta Kurnia*

Indonesia bersama dunia untuk pertama kalinya memperingati Hari Kesetaraan Upah International pada tanggal 18 September 2020 lalu. Hari internasional ini menandai komitmen PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) terhadap Hak Asasi Manusia dan menentang segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Namun saat ini data global yang dirilis UN Women menunjukkan terjadinya kesenjangan upah antara perempuan dengan laki-laki sebesar 16%.

Dirilis pula oleh pers resmi ILO, perempuan hanya mendapatkan 77 sen dari setiap Dollar yang didapatkan laki-laki untuk pekerjaan yang bernilai sama. Data di Indonesia sendiri pun, menunjukkan perempuan hanya memperoleh pendapatan 23% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tentu terjadinya kesenjangan upah ini akan berdampak buruk bagi perempuan dan keluarganya, terlebih di kondisi pandemi sekarang ini.

Berangkat dari isu tersebut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang kesetaraan Upah pada 1958. Kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan ini dianggap penting, sehingga Ida Fauziyah selaku menteri ketenagakerjaan bersama mitra sosial dan organisasi Internasional akan terus mendorong aksi untuk menentang diskriminasi berbasis gender. Khususnya terkait dengan upah.

Sementara itu, hampir semua perempuan yang bekerja berada pada sektor informal yang mengakibatkan pekerja perempuan tak memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan jiwa.

Dilansir oleh kumparan.com menunjukkan pendidikan tinggi tidak menjamin pula perempuan mendapatkan upah yang setara sebagaimana yang didapatkan laki-laki. Sehingga kesenjangan upah saat ini tidak hanya melibatkan perempuan yang memiliki pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah mengurangi angka kesenjangan upah berdasarkan gender.

Sehingga pada peringatan hari kesetaraan upah 18 September lalu, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan akan mempertimbangkan masalah kesenjangan upah berdasarkan gender ini, kementrian bersama dengan semua mitra sosial dan organisasi internasional akan terus mendorong aksi bersama untuk menentang deskriminasi berbasis gender di tempat kerja.

Disusul pula oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UN Women, yakni dua badan PBB yang memimpin berdirinya koalisi internasional untuk Kesetaraan Upah atau Equal Pay International Coalition (EPIC), bersama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi atau OECD.

Pembentukan koalisi ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan upah bagi laki-laki maupun perempuan dengan mendukung pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi mereka di kancah global dan nasional untuk merealisasikan tujuannya.

Dukungannya dapat berupa partisipasi perempuan yang ikut terjun dalam dunia kerja, sebagaimana cuitan dari akun twitter @UN_Women 2 tahun yang lalu (15/01/18), "when more women work, economies grow. An increase in female labour force participation results on faster economic growth." (Ketika lebih banyak perempuan bekerja, ekonomi tumbuh. Peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat).

Mereka meyakini di pasar kerja, perempuan dengan laki-laki melakoni peran yang sama, sehingga akan dapat menambahkan 28 triliun dolar AS ke produk domestik bruto global tahunan pada 2025. Mereka beranggapan bahwa perempuan akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, oleh karenanya saat ini yang dibutuhkan adalah partisipasi perempuan dalam dunia kerja tanpa khawatir terhadap kesenjangan upahnya untuk mencapai kesejahteraan.

 

Kesenjangan upah ini merupakan salah satu di antara banyaknya permasalahan yang melanda Tanah Pertiwi yang tidak lepas dari sistem kapitalismenya ini. Dorongan yang diberikan agar para perempuan ikut terjun dalam dunia kerja guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat hanyalah ilusi semata.

Karena pada faktanya, para kapitalis justru memanfaatkan para pekerja perempuan yang rela meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga menjadi sapi perah para kapital untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus mengeluarkan modal besar.

Isu ini pula tentu menjadi lahan empuk bagi para feminis yang senantiasa menginginkan kesetaraan dengan laki-laki. Sehingga mereka pun tidak kalah cepatnya mendorong perempuan untuk terjun ke dunia kerja, hingga bisa setara dengan laki.

Sebagimana awal kemunculan ide ini yang bermula akibat ketidakpuasan kaum perempuan di tengah tatanan sosial yang patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama. Sementara itu, mereka mengaggap bahwa perempuan hanyalah makhluk yang selalu dinomorduakan. Akibatnya kaum perempuan lah yang selalu mengalami penindasan.

Memang ide kesetaraan gender ini, khususnya dalam menginginkan kesetaraan upah yang dihembuskan Barat ke negeri-negeri kaum muslim ini terlihat pro terhadap hak-hak perempuan. Sehingga tak sedikit pula kaum perempuan 'membebek' dalam perjuangan kaum feminis ini. Bahkan tidak sedikit pula yang termakan bujuk rayu ide ini. Yang di mana peran utama seorang perempuan adalah Ibu dan pengatur rumah tangga, namun untuk dapat merasakan kesejahteraan melalui kesetaraan gender ini, peran utamanya menjadi seorang perempuan ditinggalkan. 

Hal ini tentu akan menimbulkan masalah-masalah baru terutama dalam kehidupan rumah tangganya. Kita bisa lihat saat ini sebagian besar yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan, sehingga tak jarang pula peran domestiknya pun terpaksa diabaikan. Walhasil tak sedikit pula saat ini kasus perceraian meningkat, penelantaran anak (yang mengakibatkan rusaknya generasi) dan masih banyak lagi kasus serupa akibat tak maksimalnya menjalankan tugas domestiknya.

Jauh panggang dari api, terjunnya perempuan ke dunia kerja tanpa harus khawatir akan kesenjangan upah saat ini justru banyak memunculkan permasalahan-permasalahan baru terutama permasalahan yang memicu hancurnya rumah tangga yang sedari awal sudah rapuh. Bukan malah menjadikan perempuan merasakan kesejahteraan, melainkan hanya kesengsaraan belaka yang dikemas cantik.

Bumi Pertiwi dengan sistem kapitalismenya hanyalah menjadikan perempuan tak habis-habisnya dieksploitasi fisik dan perannya. Meninggalkan peran utamanya untuk dijadikan tenaga murah, sebagai mesin penggerak ekonomi.

Cukup sudah kita berharap pada ilusi kesetaraan gender yang diiming-imingi para feminis. Berbagai cara dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan deskriminasi berbasis gender saat ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan yang meratifikasi konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah sejak 1958. Juga dengan mendorong perempuan untuk aktif berperan dalam dunia kerja guna mencapai kesejahteraan.

Bisa kita bayangkan, sudah bertahun-tahun upaya yang dilakukan untuk menghentikan kesenjangan upah ini justru tak merubah keadaan. Sampai saat ini, kesenjangan upah masih terus terjadi. Pun dengan mendorong perempuan untuk turut aktif dalam dunia kerja justru menimbulkan masalah baru yang serius bagi rumah tangga. Bisa kita katakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan saat ini hanyalah sekedar jargon tanpa realisasi yang jelas.

Hal ini sudah lebih dari cukup menjadi bukti bahwa upaya kesetaraan gender bukanlah solusi atas segala permasalahan perempuan saat ini.

Terlebih jika ingin mencapai predikat sejahtera pada sistem kapitalisme seperti sekarang, bak mimpi indah di siang bolong.

 

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa kesenjangan upah yang terjadi saat ini bukanlah karena  posisi perempuan yang tidak setara dengan laki-laki. Melainkan ada hal lain di luar itu, yakni sistem kapitalisme liberal yang digunakan saat inilah yang rusak. Karena fakta lainnya pun menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil, melainkan laki-laki pun demikian.

Islam dengan peradaban gemilangnya yang berwujud sebuah negara terbentang selama 13 abad lamanya dan hampir menguasai 2/3 dunia sangatlah memperhatikan setiap individu yang menjadi bagian dari negaranya agar senantiasa dijamin kesejahteraannya. Terkhusus di sini negara akan sangat menjaga dan menjunjung tinggi martabat seorang perempuan.

Walhasil tidak akan kita pernah jumpai ketika Islam berjaya, kasus-kasus deskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja. Perempuan dalam Islam sangatlah dimuliakan, ketika seorang perempuan yang ditinggal suaminya maka nafkahnya dan anaknya akan ditanggung keluarganya sesuai dengan jalur nafkah yang sudah ditentukan. Namun jika tidak, baik karena sudah tidak memiliki keluarga lagi atau keluarganya tidak mampu maka akan diambil alih tanggung jawabnya oleh negara.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Siapa saja yang meninggalkan harta, harta itu menjadi hak para ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan orang sebatangkara, maka ia menjadi kewajiban kami." (HR. Muslim)

Tidak seperti sekarang, negara malah berlepas tangan sehingga membuat mereka tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan hidup, yang mengakibatkan mereka terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Islam dengan sistem ekonominya yang luar biasa terbukti telah berjaya selama 13 abad lamanya itu memberikan kesejahteraan bagi perempuan, agar tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga senantiasa fokus melaksanakan peran pentingnya, yakni sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Mereka akan fokus mencetak generasi-generasi unggul dan berkualitas tanpa risau memikirkan makanan apa yang akan dimakan besok. Akan tetapi, Islam juga tidak pernah melarang perempuan untuk terjun ke dunia kerja selama mereka tidak melupakan peran utama atau tugas domestiknya yaitu sebagai Ummun wa Rabbatul Bait.

Di sini, laki-laki pun yang diberikan 'pangkat' sebagai seorang Qowwam akan dimotivasi pula untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Disokong pula oleh peran negara yang tidak pernah lepas, berbagai mekanisme pun akan dilakukan salah satunya adalah penyediaan lapangan kerja terutama bagi para kepala rumah tangga. Tentu hal ini akan dapat menjamin kesejahteraan rakyat, tidak hanya perempuan saja dan tentu tanpa mengakibatkan merosotnya pertumbuhan ekonominya.

Karena sedari awal, Islam dengan aturannya yang sempurna dan menyeluruh tadi telah mewajibkan negara untuk menjamin setiap individunya terpenuhi semua kebutuhan pokoknya, baik sandang, pangan ataupun papan bagaimana pun caranya selama masih dalam koridor syara'.

Maka dari itu, sudah saatnya saat ini bagi kita untuk kembali kepada Islam. Yang sudah tentu akan merealisasikan makna kesejahteraan yang selama ini kita impikan. Sudah tidak ada waktu lagi yang harus dibuang-buang untuk terus berharap pada jargon kesetaraan gender sistem ini, karena nyatanya jargon itu hanyalah jargon yang kosong akan realisasi. Sehingga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi kita saat ini untuk kembali kepada penerapan Islam yang sempurna dan menyeluruh tadi jika menginginkan kesejahteraan yang hakiki.

 

Penulis adalah mahasiswi dan aktivis muslimah

Editor: Fadillah


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.